Hubungan dua negera bertetanga, Indonesia-Malaysia, memanas. Ini bukanlah kali pertama. Sejak Presiden pertama Soekarno memimpin, hubungan dua negeri jiran (tetangga) ini tak lepas dari pasang surut dengan bumbu-bumbu konflik di dalamnya.

Kalau diperhatikan, Malaysia memang sering mengawali berulah. Tahun lalu masih jelas di ingatan kita, kapal Malaysia memasuki wilayah perairan Indonesia. Tepatnya pada Juni 2009 silam, kapal tentara Malaysia kepergok memasuki wilayah Ambalat.

Pada saat itu juga, pemerintah melalui Departemen Luar Negeri telah mengirim nota protes ke Malaysia. Nota protes tersebut adalah yang ke-36 kalinya dilayangkan Indonesia sejak tahun 2003.

Setahun kemudian, tepatnya pertengahan Agustus 2010, Malaysia kembali berulah. Tiga petugas dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau (Kepri) ditangkap oleh polisi perairan Malaysia. Hiruk pikuk kecaman terhadap Malaysia di dalam negeri pun tak terbendung.

Demonstrasi tiada henti terjadi di depan Kedubes Malaysia di Jakarta dan di beberapa konsulat Malaysia di Tanah Air. Para demonstran mengecam berbagai tindakan Malaysia yang dianggap melecehkan kedaulatan Indonesia.

Di Jakarta, aktivis Bendera menggelar aksi dengan melempari kantor Kedubes AS dengan tinja. Beberapa aktivis Bendera ditangkap polisi akibat aksi ini. Di Malaysia, pelemparan tinja dianggap merupakan penghinaan besar. Kedubes RI di Malaysia pun balik jadi sasaran demo massa.

Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah bahkan menyatakan, Malaysia telah hilang kesabaran terkait aksi demonstrasi yang tertuju ke kedutaannya di Jakarta. Dia pun berencana mengeluarkan travel advisory, jika diperlukan.

"Kami akan memantau situasi. Jika perlu, kami akan mengeluarkan sebuah travel advisory," kata Anifah dalam jumpa pers yang digelar, Rabu (25/8/2010) kemarin seperti dilansir The Star.

Meski demikian, menurut Anifah, Malaysia tidak akan melakukan tindakan serupa dengan melempari tinja ke Kedubes Indonesia. Karena ini menyangkut integritas bangsa. Dia pun menyerukan kepada warga Malaysia untuk tidak 'membalas' tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh demonstran di Indonesia.

Di dalam negeri, pemerintah Indonesia dianggap terlalu lemah dalam berdiplomasi. Meskipun pada akhirnya 3 petugas DKP tersebut dibebaskan, namun disinyalir pembebasan itu merupakan hasil barter dengan Malaysia lantaran dalam waktu yang tak jauh beda, 7 nelayan Malaysia yang masuk wilayah RI juga dibebaskan.

Meskipun anggapan ini dibantah habis-habisan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, namun hal ini tidak menyurutkan wakil rakyat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Pada Rabu (25/8/2010) kemarin, Menlu Marty Natalegawa dan Dubes RI untuk Malaysia Dai Bachtiar dipanggil oleh Komisi I DPR untuk menjelaskan masalah ini.

Dalam kesempatan itu, Marty menjelaskan secara rinci perihal penangkapan terhadap 3 petugas DKP Kepri. Marty juga menjelaskan telah mengirimkan nota keberatan kepada Malaysia, meski nota keberatan tersebut dijawab dengan nota keberatan juga lantaran Malaysia menganggap 3 petugas DKP masuk ke wilayah Malaysia.

Agar kasus serupa tidak terus terjadi, Marty berjanji akan mempercepat pembahasan mengenai batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia.

Ada yang puas, juga ada yang tidak puas atas jawaban Marty dan Dai Bachtiar. Ada pula yang menyalahkan Presiden atas lambannya penanganan terhadap WNI yang ditangkap di Malaysia ini.

Isu pun bergulir ke arah pengajuan hak interpelasi kepada Presiden. Partai oposisi, PDI Perjuangan, tentunya sepakat dengan wacana interpelasi. Sementara sebagian anggota koalisi pendukung pemerintah seperti Golkar, juga ada yang sepakat menyuarakan interpelasi.

Kita tunggu saja, apakah masalah kedaulatan Bangsa ini berubah haluan menjadi 'bancakan' politik para politisi di Senayan, atau cukup diselesaikan secara bilateral antara RI dan Malaysia.

(anw/ahy)

Rumah Dinas Dubes Malaysia Dijaga Ketat

Penjagaan rumah dinas Dubes Malaysia untuk Indonesia di Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, diperketat, Rabu (25/8/2010). Seratusan polisi disebar mengantisipasi rencana aksi aktivis Benteng Demokrasi Indonesia.